Kajari Kebumen Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Dana BPR BKK

KEBUMEN  – Dua orang berinisial GY dan KS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kebumen, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit pada Bank BPR BKK Kebumen. Dalam kasus ini, tersangka GY adalah selaku nasabah atau kreditor, sedangkan KS merupakan direktur marketing Bank BPR BKK Kebumen. Keduanya kini telah ditahan di Rutan Kelas II B Kebumen pada Jumat 19 Februari, 2021 kemarin.

 

Selain itu, pada hari Senin 22 Februari 2021 kemarin, tim penyidik Kejari Kebumen juga telah melakukan penggeledahan di kantor Pusat BPR BKK Kebumen. Dari Penggeledahan itu Tim menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

Perlu diketahui, perkara ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebab pada 2015 lalu, Kejaksaan juga pernah mengusut dengan tersangka yang sama. Namun pada saat itu GY bersama tersangka lain disangka melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dari hasil pinjaman kredit usaha ke bank milik BUMD Kebumen ini sebesar Rp13,8 miliar.

 

Pada saat itu, GY pun sudah divonis oleh pengadilan dan menjalani hukuman penjara selama 3,5 tahun. GY dinyatakan bebas pada 2018 lalu. Namun, setelah lama tak terdengar, tiba-tiba kasus ini muncul kembali, dan GY ditetapkan sebagai tersangka lagi.

 

Meski begitu, kali ini, GY ditetapkan sebagai tersangka bukan kaitanya dengan penipuan dan pencucian uang, melainkan tindak pidana korupsi. Karena dalam proses peminjaman kredit usaha sampai tahap pengembalian, diduga ada uang negara yang dirugikan, yakni kurang lebih Rp 8,7 miliar.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Slamet Riyanto mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya mangaku telah memiliki sejumlah alat bukti yang cukup. Dari proses pencarian kredit usaha, Jaksa melihat ada sesuatu yang ganjal dan mengarah pada tindak pidana korupsi.

 

“Dari pencairan kredit 2011 lalu, kami mendapat penilaian yang kurang bagus. Baik dari pengawas internal, maupun dari masyarakat,” ujar Slamet saat ditemui diruang kerjanya, Selasa 23 Februari 2021.

 

Dijelaskannya, bahwa kasus kredit ini sebelumnya memang pernah diusut, terkait dengan penipuan investasi bodong dan pencucian uang yang menyeret nama GY dan Dirut Bank BPR BKK Kebumen, berinisial BS. Akan tetapi, melihat dari perkembangannya Kejari Kebumen tertarik untuk mengungkap kasus ini. Terlebih ia menilai dari proses pengajuan sampai tahap pencarian kredit diduga banyak ditemukan masalah.

 

“Ada kejanggalan dan Kami tertarik untuk mendalami lebih jauh apakah ini hanya terkait dengan investasi bodong, atau ada kaitanya dengan kredit yang dikucurkan oleh BPR BKK Kebumen,”ujarnya.

 

Adapun dari hasil temuan, Slamet mengatakan ternyata banyak ditemukan penyimpangan, khususnya terkait dengan pengajuan kredit sampai pengucurannya. Bahkan, hingga proses pengembalian yang dilakukan kreditor, juga terdapat kejanggalan. Untuk itu, pihak penyidik berkeyakinan bahwa ada permufakatan yang mencoba ‘mengakali’ proses pencairan kredit saat itu.

 

Lebih jauh Slamet menilai uang yang dicairkan pihak bank tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Lalu batas agunan juga disebut tidak terpenuhi. Namun entah kenapa kredit itu, akhirnya tetap bisa dicairkan oleh mereka yang punya wewenang.

 

Diakuinya, tersangka GY memang sudah mengembalikan seluruh pijaman kredit pada 2011 itu juga. Namun diketahui uang digunakan untuk mengembalikan itu berasal dari tindak kejahatan yang melanggar hukum, yakni investasi bodong.

 

Berdasarkan putusan pengadilan, uang yang dibayarkan oleh tersangka kepada BPR BKK Kebumen harus dikembalikan kepada korban dari investasi bodong itu. Dengan begitu BPR BKK Kebumen akhirnya mengalami kerugian negara sebesar Rp 8,7 miliar.

 

“Pertanyaannya, kok bisa uang hasil kejahatan dipakai untuk melunasi pinjaman ke Bank BPR BKK Kebumen. Nah sampai saat ini belum ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hilangnya uang miliaran itu,”tambah Slamet.

 

Disisi lain, uang hasil pinjaman itu juga tidak sesuai peruntukannya. Dimana sebagian uangnya justru digunakan untuk kepentingan lain. Yaitu untuk modal investasi, sampai ada korban yang merasa dirugikan.

 

Untuk itu Slamet menegaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara kotor ini. Sehingga proses penyelidikan dan pengumpulan data serta barangbukti lain masih terus dilakukan.

 

Untuk kedua tersangka GY dan KS, terancam melanggar pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan denda miliaran rupiah.

 

Terpisah, menurut penuturan GY saat ditemui di Rutan Kebumen, Senin 22 Februari 2021 kemarin., Dirinya tetap membantah melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu Ia juga mengaku tidak pernah memberikan suap dalam proses pinjaman kredit ini. Bahkan seluruh utang sudah dikembalikan semua ke BPR BKK Kebumen pada tahun yang sama 2011.

 

“Menurut faham saya sebagai orang awam, kalau saya disebut melakukan korupsi, saya tidak memberikan suap dalam proses peminjaman ini. Dan lagi semua hutang juga sudah saya kembalikan kepada BPR BKK. Semua ada catatannya di BKK, bisa dikroscek,” Ucapnya,

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *